Direktorat Jenderal Kebudayaan KEMDIKBUD RI

WEB: ranah-budaya-sby.sch-id.net E_Mail: ditjen.kebudayaan@yahoo.com

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

BIOSKOP INTERNET (SIARAN TELEVISI STREAMING)

Oleh Admin

Selamat datang DI WEB ditjen Kebudayaan KEMDIKBUD RI

Oleh Admin

KACUNG MARIJAN PLT DIRJEN KEBUDAYAAN

Oleh Admin


Jakarta --- Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, sekarang tidak lagi rangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Kebudayaan. Mendikbud Mohammad Nuh telah menunjuk Kacung Marijan sebagai Plt Dirjen Kebudayaan yang baru. Saat ini Kacung juga menjabat sebagai Staf Ahli Mendikbud Bidang Kerja Sama Internasional.

“Jumat lalu pagi-pagi saya ditelepon Pak Sesjen, diberitahu bahwa saya diminta Pak Menteri jadi plt Dirjen Kebudayaan. Karena Bu Wiendu sudah banyak kerjaannya. Kebudayaan perlu diurus lebih serius lagi. Karena itu untuk pembagian tugas secara umum, saya lebih teknis untuk kebudayaan,” ujar Kacung saat ditemui usai jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, (28/11).

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga tersebut mengatakan, ia akan menjalankan program kebudayaan, yaitu tiga plus satu. Pertama, melakukan konservasi kebudayaan, misalnya dengan melakukan aktivitas pendaftaran aset-aset budaya, dan perlindungan terhadap kebudayaan yang hampir punah. Kedua, pengembangan kebudayaan. Misalnya dengan re-desain dari produk budaya yang sudah ada. Ketiga, pemanfaatan produk budaya. Dan yang keempat, atau plus satu adalah melakukan diplomasi budaya.

Ia mengaku cukup terkejut mendapatkan amanah sebagai plt Dirjen Kebudayaan. Apalagi ia juga rangkap jabatan sebagai Staf Ahli Mendikbud Bidang Kerja Sama Internasional. “Mohon doa saja . Saya tidak bisa melanjutkan kerjaan ini tanpa bantuan banyak pihak, termasuk media,” ujar pria yang meraih gelar PhD di Australia tersebut.

Salah satu hal yang akan dilakukannya sebagai plt Dirjen Kebudayaan adalah memadukan program-program kebudayaan dengan pendidikan supaya lebih serasi. “Contoh terdekat adalah kurikulum,” katanya. Pria kelahiran Lamongan, 25 Maret 1964 tersebut mengatakan, dalam kurikulum yang baru akan dipadukan antara pendidikan karakter dengan pendekatan kebudayaan, begitu juga dnegan nilai-nilai sejarah. (DM)

Selamat datang pengunjung Direktorat Jenderal KebudayaanKEMDIKBUD RI

Profil
http://kebudayaan.yayasan-indonesia.net - Alamat komplek Kemdikbud Gedung E Lt. 4 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 Informasi Pengaduan Telepon: (021) 5731063, (021) 5725035 http://kebudayaan.yayasan-indonesia.net Fax: (021) 5731063, (021) 5725578 Email : pengaduan@kemdikbud.go.id Twitter : @budayasaya Facebook : http://www.facebook.com/pages/Indonesia-Berbudaya/127999584019830



Kurikulum 2013 tidak hilangkan bahasa daerah

Oleh Admin

KACUNG MARIDJAN: KURIKULUM 2013 TAK HILANGKAN BAHASA DAERAH
Bahasa daerah yang saat ini menjadi polemik di sejumlah wilayah terkait wacana kurikulum baru 2013, karena diduga akan dihapus, menurut Plt Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Prof Kacung Marijan MA, tidak seperti yang diributkan beberapa waktu belakangan ini. Kacung mengatakan pelajaran tersebut nantinya akan dimasukan dalam muatan lokal seni budaya dan prakarya. "Tidak benar kalau bahasa daerah dihilangkan dalam Kurikulum 2013, tapi bahasa daerah akan masuk ke dalam seni budaya, karena bahasa daerah tidak akan ditentukan pemerintah lagi, melainkan tergantung kepada sekolah," katanya dalam Forum Tabayyun ISNU Jatim di Surabaya, Minggu (6/1) malam.

Dalam diskusi rutin Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jatim yang juga mengundang Sunan Fanani (Wakil Sekretaris LP Ma'arif NU Jatim) dan Hartoyo (Biro Akademik ISNU Jatim) itu, ia menjelaskan seni budaya dan prakarya itu meliputi bahasa, tradisi, tarian, dan tata nilai. "Misalnya, Tari Remo itu bisa dilakukan dengan Bahasa Jawa, tapi bisa juga dengan Bahasa Indonesia, tapi hal itu terserah kepada sekolah, karena bahasa daerah di Jatim, misalnya bukan hanya Jawa, tapi Jawa, Madura, dan Osing," katanya dalam diskusi yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi lokal itu.

Bahkan, katanya, Bahasa Madura, misalnya, juga bukan hanya di Madura, melainkan juga ada di Probolinggo dan kawasan 'tapal kuda' lainnya, karena itu bahasa daerah itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. "Bahasa juga hanya bagian dari budaya, karena itu tradisi, tarian, dan tata nilai juga perlu diajarkan serta dipraktikkan," katanya. Menurut dia, hal itu menunjukkan Kurikulum 2013 itu bukanlah perubahan kurikulum, melainkan hanya penataan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang menuntut sumber daya manusia yang kompeten dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. (KF-EDU/Mrg/Antara)

SEJARAH KEMENDIKBUD

Oleh Admin

Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Posted Thu, 03/22/2012 - 15:00 by adminsidiknas (not verified) SEJARAH Awal Kemerdekaan (1945-1950) Pada prakemerdekaan pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial penjajah. Pada bagian ini, semangat menggeloraan ke-Indonesia-an begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo. Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Tapi kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar. Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru. Era Demokrasi Liberal (1951-1959) Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono. Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, sampai peristiwa G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia. Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono. Era Orde Baru (1966-1998) Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut. Menteri pendidikan dan kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar Era Reformasi (1998-2011) Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, Orde Baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998 Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran di tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama di era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc. Pemilihan Umum 2004 dan 2009 rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain.